Kamis, 21 Maret 2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyusun tugas makalah yang berjudul “ Patologi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Politik Birokrasi di Indonesia. Penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini, sehingga penulis bisa memahaminya
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan makalah ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, baik kritik maupun saran, demi kelengkapan dan kebaikan makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.
Maret, 2013
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di Negara dan pemerintahan manapun, para anggota birokrasi disebut sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Dengan predikat demikian, mereka diharapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi tersebut. Keseluruhan perilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena penerapan prinsip fungsionalisasi, spesialisasi dan pembagian tugas, sudah barang tentu terdapat bagian masyarakat yang menjadi “clientele” suatu instansi tertentu. Sebagai prinsip dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada para klientelenya harus bersifat adil, cepat, ramah dan tanpa diskriminasi. Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani, hendaknya terwujud dalam praktik administrasi Negara sehari-hari, sebab apabila tidak ada, ungkapan tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Dengan kata lain, teramat penting untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan peranannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Dari segi inilah, penting dipahami patologi birokrasi yang ber-sumber dari keperilakuan. Pemahaman perilaku dalam kaitannya dengan patologi birokrasi, mutlak perlu disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi tertentu.
Dewasa ini, Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (bureau patology), seperti Parkinsonian (big bureaucracy), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (bureaucratic polity), ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti yang dikandung misalnya, dalam birokrasi Hegelian dan Weberian.
Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit. Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang memfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat.
Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari ''jalan pintas'' dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari ''kesempatan'' dalam ''kesempitan'' agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.
Atas dasar tersebut diatas maka Penulis membuat makalah yang berjudul patologi biroksari karena perilaku aparatur ini.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
1. Apa definisi dari patologi birokrasi ?
2. Apa saja jenis patologi birokrasi yang ditimbulkan oleh prilaku aparat pemerintah Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja akibat yang di timbulkan dari Patologi yang terjadi?
4. Apa solusi yang konkrit dalam menangani Patologi Birokrasi yang dilakukan aparat Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terkait?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Patologi Birokrasi.
Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan.
Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status.
Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal
2.2 Jenis Patologi Birokrasi pada aparatur Birokrasi.
Terdapat lima jenis patologi birokarasi yang dikenal, yaitu:
1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenag dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan ketidakcekatan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.
2.2.1 Data kasus.
Dari kasus di lapangan yang ada, dapat dilihat bahwa hal tersebut juga menunjukkan adanya patologi dalam birokrasi khususnya di daerah Kabupaten Bengkalis. Yaitu:
Terkait beberapa isu penyakit di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bengkalis dapat dilihat beberapa diantaranya masuk dalam kategori patologi birokrasi Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Misalnya dalam hal kurang disiplin, ini terbukti dengan adanya para PNS yang tertangkap sedang berada di warung kopi pada saat jam kerja. tentunya kejadian ini bisa di temui pada saat terjadi Razia. Seperti yang di lihat dari “TribunPekanbaru.com” terbukti bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau, Nizhamul, Kamis (22/03/2012)pagi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan Razia Terhadap PNS, dan mereka menemukan atau sudah mendata ada 49 PNS yang tertangkap tangan sedang nongkrong di Kedai kopi pada saat jam kerja.
Melihat situasi yang ada, penyakit tersebut terlihat bahwa masalahnya adalah pada kredibilitas terhadap kinerja yang rendah.
2.3 Akibat Patologi Birokrasi.
Ironis memang jika ternyata masih banyak anggota PNS yang tidak taat pada disiplin, padahal. Tentunya mereka tahu akan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dan dari beberapa patologi yang terjadi pada PNS yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka hal itu memiliki dampak, yaitu antara lain:
• Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara.
• Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
• Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
Ketidakefektifan satu saja dari asas-asas umum penyelenggaraan negara akan memeberikan dampak yang signifikan dalam hal penjabaran fungsi pelayanan masyarakat. Selain itu sangat mungkin hal ini akan menjangkiti efektifitas asas-asas lainnya.
2.4 Solusi Konkrit Patologi di Bengkalis.
Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut langkah-langkah prefentif yang dapat dilakukan antara lain:
1. Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah pelayanan masyarakat.
2. Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan keterampilan teknologi seperti komputer.
3. Pengenalan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekruitmen baru, bila perlu diberikan contoh nyata.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal.
2. Terdapat lima jenis patologi birokarasi yang dikenal, yaitu:
• Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat.
• Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi.
• Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan.
• Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional.
• Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan.
3. Dari beberapa patologi yang terjadi pada PNS yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka hal itu berdampak pada:
• Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara.
• Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
• Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
4. Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut langkah-langkah prefentif yang dapat dilakukan antara lain:
• Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah pelayanan masyarakat.
• Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan keterampilan teknologi seperti komputer.
• Pengenalan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekruitmen baru, bila perlu diberikan contoh nyata.
3.2 Saran
Penulis menyadari bahwa materi yang penulis jelaskan masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga untuk mengetahui lebih luas tentang kasus Patologi Birokrasi, pembaca dapat memperoleh dari berbagai sumber lainnya, seperti buku, referensi, ataupun internet.
DAFTAR PUSTAKA
Miftah Thoha.2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
Sondang P. Siagian, Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya, (Jakarta;Ghalia Indonesia, 1994), hal.35-81, dikutip oleh Safri Nugraha, dkk.
www.RiauPos.com
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di Negara dan pemerintahan manapun, para anggota birokrasi disebut sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Dengan predikat demikian, mereka diharapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi tersebut. Keseluruhan perilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena penerapan prinsip fungsionalisasi, spesialisasi dan pembagian tugas, sudah barang tentu terdapat bagian masyarakat yang menjadi “clientele” suatu instansi tertentu. Sebagai prinsip dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada para klientelenya harus bersifat adil, cepat, ramah dan tanpa diskriminasi. Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani, hendaknya terwujud dalam praktik administrasi Negara sehari-hari, sebab apabila tidak ada, ungkapan tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Dengan kata lain, teramat penting untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan peranannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Dari segi inilah, penting dipahami patologi birokrasi yang ber-sumber dari keperilakuan. Pemahaman perilaku dalam kaitannya dengan patologi birokrasi, mutlak perlu disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi tertentu.
Dewasa ini, Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (bureau patology), seperti Parkinsonian (big bureaucracy), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (bureaucratic polity), ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti yang dikandung misalnya, dalam birokrasi Hegelian dan Weberian.
Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit. Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang memfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat.
Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari ''jalan pintas'' dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari ''kesempatan'' dalam ''kesempitan'' agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.
Atas dasar tersebut diatas maka Penulis membuat makalah yang berjudul patologi biroksari karena perilaku aparatur ini.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
1. Apa definisi dari patologi birokrasi ?
2. Apa saja jenis patologi birokrasi yang ditimbulkan oleh prilaku aparat pemerintah Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja akibat yang di timbulkan dari Patologi yang terjadi?
4. Apa solusi yang konkrit dalam menangani Patologi Birokrasi yang dilakukan aparat Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terkait?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Patologi Birokrasi.
Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan.
Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status.
Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal
2.2 Jenis Patologi Birokrasi pada aparatur Birokrasi.
Terdapat lima jenis patologi birokarasi yang dikenal, yaitu:
1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenag dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan ketidakcekatan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.
2.2.1 Data kasus.
Dari kasus di lapangan yang ada, dapat dilihat bahwa hal tersebut juga menunjukkan adanya patologi dalam birokrasi khususnya di daerah Kabupaten Bengkalis. Yaitu:
Terkait beberapa isu penyakit di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bengkalis dapat dilihat beberapa diantaranya masuk dalam kategori patologi birokrasi Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Misalnya dalam hal kurang disiplin, ini terbukti dengan adanya para PNS yang tertangkap sedang berada di warung kopi pada saat jam kerja. tentunya kejadian ini bisa di temui pada saat terjadi Razia. Seperti yang di lihat dari “TribunPekanbaru.com” terbukti bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau, Nizhamul, Kamis (22/03/2012)pagi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan Razia Terhadap PNS, dan mereka menemukan atau sudah mendata ada 49 PNS yang tertangkap tangan sedang nongkrong di Kedai kopi pada saat jam kerja.
Melihat situasi yang ada, penyakit tersebut terlihat bahwa masalahnya adalah pada kredibilitas terhadap kinerja yang rendah.
2.3 Akibat Patologi Birokrasi.
Ironis memang jika ternyata masih banyak anggota PNS yang tidak taat pada disiplin, padahal. Tentunya mereka tahu akan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dan dari beberapa patologi yang terjadi pada PNS yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka hal itu memiliki dampak, yaitu antara lain:
• Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara.
• Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
• Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
Ketidakefektifan satu saja dari asas-asas umum penyelenggaraan negara akan memeberikan dampak yang signifikan dalam hal penjabaran fungsi pelayanan masyarakat. Selain itu sangat mungkin hal ini akan menjangkiti efektifitas asas-asas lainnya.
2.4 Solusi Konkrit Patologi di Bengkalis.
Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut langkah-langkah prefentif yang dapat dilakukan antara lain:
1. Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah pelayanan masyarakat.
2. Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan keterampilan teknologi seperti komputer.
3. Pengenalan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekruitmen baru, bila perlu diberikan contoh nyata.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal.
2. Terdapat lima jenis patologi birokarasi yang dikenal, yaitu:
• Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat.
• Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi.
• Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan.
• Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional.
• Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan.
3. Dari beberapa patologi yang terjadi pada PNS yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka hal itu berdampak pada:
• Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara.
• Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
• Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
4. Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut langkah-langkah prefentif yang dapat dilakukan antara lain:
• Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah pelayanan masyarakat.
• Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan keterampilan teknologi seperti komputer.
• Pengenalan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekruitmen baru, bila perlu diberikan contoh nyata.
3.2 Saran
Penulis menyadari bahwa materi yang penulis jelaskan masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga untuk mengetahui lebih luas tentang kasus Patologi Birokrasi, pembaca dapat memperoleh dari berbagai sumber lainnya, seperti buku, referensi, ataupun internet.
DAFTAR PUSTAKA
Miftah Thoha.2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
Sondang P. Siagian, Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya, (Jakarta;Ghalia Indonesia, 1994), hal.35-81, dikutip oleh Safri Nugraha, dkk.
www.RiauPos.com
terima kasih artikelnya.
BalasHapuswww.kiostiket.com
U r Welcome... :)
BalasHapus