MAKALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA MEMPENGARUHI KEADAAN MASYARAKAT DI WILAYAH DESA BARAN MELINTANG

Posted by : Sopriadi Ahmad Rabu, 20 Februari 2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA MEMPENGARUHI KEADAAN MASYARAKAT DI WILAYAH DESA BARAN MELINTANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60% atau sebagian besar penduduk indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono ( 2006;107 ) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) undang- undang nomor 32 tahun 2004 terdiri dari :

a. Pendapatan asli desa,

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;

d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secarapartisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa.

Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Baran Melintang. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan hidup.

Dari alasan yang diterangkan diatas penulis menulis makalah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Mempengaruhi Keadaan Masyarakat di Wilayah Desa Baran Melintang.”

B. Masalah

a. Kurangnya kejelasan pada alokasi dana desa

b. Penyebab terjadinya implementasi kebijaksanaan dana desa

c. Akibat yang ditimbulkan oleh implementasi kebijaksanaan dana desa

d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dana desa

e. Kurangnnya perhatian kepala desa terhadap masyarakat

f. Pengalokasian dana desa yang tidak menyebar

g. Pengambilan keputusan yang tidak sesuai

h. Perekonomian masyarakat yang tidak stabil

i. Kekuasaan yang tergolong nepotisme

j. Pemerintahan yang kurang teratur

C. Batasan Masalah

a. Kurangnya kejelasan aparat tentang dana desa kepada masyarakat

b. Akibat yang ditimbulkan oleh implementasi kebijaksanaan dana desa bagi masyarakat

D. Perumusan Masalah

a. Apakah penyebab terjadinya implementasi kebijaksanaan alokasi dana desa?

b. Apakah akibat dari implementasi kebijaksanaan alokasi dana desa bagi masyarakat?

E. Tujuan Penulisan

a. Memberikan gambaran pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Baran Melintang Kecamtan Pulau Merbau.

b. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijaksanaan alokasi dana desa di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau

F. Manfaat Penelitian

a. Makalah ini akan memberikan gambaran kepada penulis, untuk menjadi bahan pembelajaran faktor-faktor penyebab dari implementasi kebijaksaan alokasi dana desa

b. Bagi mahasiswa semoga makalah ini dapat dijadikan pembelajaran dalam proses pemahaman kebijaksanaan alokasi dana desa

c. Bagi pihak kampus diharapkan makalah ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khusunya ilmu pemerintahan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

d. Bagi pihak pemerintah makalah ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan alokasi dana desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari:

Carl Freidrich yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan.

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). sedangkan amara raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli.

Oleh karena itu kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dalam perannya untuk pemecahan masalah tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

a. Penetapan agenda kebijakan

b. Formulasi kebijakan

c. Adopsi kebijakan

d. Implementasi kebijakan

e. Penilaian kebijakan

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya

Sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. sebagai tindak lanjut undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 khususnya dalam pengaturan alokasi dana desa pemerintah kabupaten grobogan telah membuat kebijakan alokasi dana desa melalui surat bupati grobogan nomor 412.6/302 perihal petunjuk teknis alokasi dana desa/kelurahan kabupaten grobogan tahun anggaran 2007 yang merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. komponen inilah yang disebut dengan implementasi. implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. bahkan udoji mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplemantasikan

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam makalah ini adalah implementasi alokasi dana desa baran melintang sedangkan fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari perihal petunjuk alokasi dana desa baran melintang adalah :

a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

d. Meningkatnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana;

b. Tersedia waktu dan sumber daya;

c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;

d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;

f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;

g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;

h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;

i. Komunikasi dan koordinasi yang baik;

j. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

a. Implementasi kebijaksanaan alokasi dana desa di Desa Baran Melintang sangat berpengaruh keadaan masyarakat karena kurang meratanya pembangunan membuat ekonomi masyarakat tidak stabil, kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku aparat desa pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik.

b. Faktor-faktor penyebab implementasi kebijaksanaan alokasi dana desa yaitu Kondisi yang tidak eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana, tidak tersedia waktu dan sumber daya, kurangnya keterpaduan sumber daya yang diperlukan, implementasi tidak didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal, hubungan kausalitas tidak bersifat langsung dan banyak mata rantai penghubung, hubungan ketergantungan tidak dapat diminimalkan; kurangnya kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas tidak diperinci dan diurutkan secara sistematis, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik dan pihak-pihak yang berwenang tidak dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

B. Saran

Kepada aparat pemerintah di Desa Baran Melintang agar bisa mengubah pola berpilitik yang tidak baik menjadi yang lebih baik, mampu pengalokasian dana desa tepat dengan sasaran yang diharapkan dan menyebar dengan merata. Kepada pembaca diharapkan dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Desa Baran Melintang.